JAKARTA - Ketua Umum Forum Pemred Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Edi Yoga, menyatakan dukungannya terhadap langkah-langkah tegas yang akan diambil oleh pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto dalam menangani kebocoran pajak sebesar Rp 300 triliun. Kebocoran pajak tersebut diduga terjadi di sektor perkebunan kelapa sawit, sebagaimana diungkapkan oleh Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo.
Edi Yoga menyambut baik komitmen Prabowo untuk mengejar para pengemplang pajak yang menyebabkan kerugian besar bagi negara. Ia menilai bahwa langkah ini sangat penting untuk memulihkan potensi penerimaan negara yang hilang serta memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan perpajakan di Indonesia.
"Saya mendukung penuh upaya pemerintahan Pak Prabowo dalam memberantas kebocoran pajak ini. Jika benar ada 300 pengusaha yang terlibat, maka tindakan tegas sangat diperlukan. Kebocoran ini bukan hanya merugikan negara, tetapi juga menghambat pembangunan yang lebih baik untuk masyarakat, " ujar Yoga dalam pernyataannya pada Minggu (13/10/2024).
Ia juga memuji langkah Kejaksaan Agung yang berkomitmen mendukung pemerintah melalui penegakan hukum terkait kasus penguasaan lahan hutan secara ilegal untuk perkebunan sawit, yang menjadi salah satu penyebab kebocoran pajak. Menurut Edi, sinergi antara pemerintah dan penegak hukum dalam menangani kasus besar seperti ini sangat penting untuk menciptakan efek jera bagi para pelaku.
"Kolaborasi antara pemerintah, lembaga pengawas, dan penegak hukum adalah kunci untuk menutup celah yang selama ini dimanfaatkan oleh pengusaha nakal. Ini juga memberikan pesan kuat bahwa pemerintahan baru ini serius menjaga integritas keuangan negara, " tambahnya.
Edi Yoga berharap upaya ini dapat segera menunjukkan hasil, sehingga Indonesia bisa memaksimalkan potensi penerimaannya dari sektor-sektor strategis seperti kelapa sawit. Langkah ini diyakininya akan berdampak positif terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Forum Pemred SMSI menyatakan siap mengawal serta menyuarakan perkembangan upaya pemerintah dalam pemberantasan kebocoran pajak melalui pemberitaan yang berimbang dan bertanggung jawab. (***)