Zentoni, SH., MH: LBH Konsumen Jakarta Tolak Moratorium Kepailitan dan PKPU

Zentoni, SH., MH: LBH Konsumen Jakarta Tolak Moratorium Kepailitan dan PKPU
Zentoni, SH., MH Direktur Eksekutif LBH Konsumen Jakarta

JAKARTA - Sehubungan dengan adanya desakan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) belakangan ini agar Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) melakukan moratorium terhadap permohonan Kepailitan dan PKPU sampai tahun 2025 dengan jalan menerbitkan Peraturan Pemeritah Pengganti Undang-Undang (Perppu), hal ini  mendapat penolakan dari LBH Konsumen Jakarta karena tidak membawa keadilan bagi Konsumen Indonesia dan hanya menguntungkan pihak pengusaha saja, kata Zentoni, S.H., M.H., selaku Direktur Eksekutif LBH Konsumen Jakarta hari ini Rabu (08-09-2021) di Jakarta.

Zentoni mengkhawatirkan rencana moratorium permohonan Pailit dan PKPU ini akan ditunggangi oleh Debitur yang memiliki itikad tidak baik yaitu untuk menghindari kewajiban pembayaran utang di masa pandemi virus corona ini. 

Lebih lanjut Zentoni menilai pemberlakuan UU 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU saat ini masih relevan dan tidak perlu direvisi sebab adanya kesetaraan dalam UU tersebut baik dari sisi Pengusaha sebagai Debitur maupun dari sisi Konsumen sebagai Kreditur sama-sama mempunyai hak untuk mengajukan PKPU dan Kepailitan ke Pengadilan Niaga dan lagi pula tidak semua permohonan Kepailitan dan PKPU dikabulkan oleh Pengadilan Niaga tutur Zentoni.

Padahal menurut Zentoni dalam ketentuan Pasal 4 ayat 5 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah sangat jelas disebutkan bahwa konsumen memiliki hak diantaranya “hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut”.

Zentoni berharap kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) agar tidak terburu-buru melakukan moratorium terhadap permohonan Pailit dan PKPU ini demi perlindungan hak-hak konsumen Indonesi, tutup Zentoni. (***)

Justisia

Justisia

Previous Article

Dihukum 4 Tahun Penjara dan Denda Rp.600Juta,...

Related Posts

Peringkat

Profle

Justisia verified

Fikri Haldi

Fikri Haldi

Postingan Bulan ini: 0

Postingan Tahun ini: 0

Registered: Jul 9, 2020

Erwin

Erwin

Postingan Bulan ini: 0

Postingan Tahun ini: 0

Registered: Jul 9, 2020

Suhardi

Suhardi

Postingan Bulan ini: 0

Postingan Tahun ini: 0

Registered: Jul 9, 2020

Udin Komarudin

Udin Komarudin

Postingan Bulan ini: 0

Postingan Tahun ini: 0

Registered: Jul 9, 2020

Follow Us

Recommended Posts

Pengadilan Negeri Mojokerto Gelar Sidang Tipiring
Kejati Jatim Tahan Pelaku Kejahatan Perbankan dengan Kerugian 75 Miliar
Ketum Law Firm Dhipa Adista Justicia Apresiasi Kapolri dan Jajarannya, Dalam Tindak Tegas Oknum Polisi yang Langgar SOP Polri
Terkait Penyitaan Motor, Equality Law Firm dan KPK Nusantara Sumenep Serbu Kantor Adira 
JPU Bacakan Tuntutan Kasus Pemerasan Kades di Banyumas, Mohon Disimak