Menkumham Dianugerahi Gelar Adat 'Mangngassai Dg Makkule' oleh Kerajaan Gowa

Makassar - Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly, menerima gelar adat dari Dewan Adat Kerajaan Gowa. Gelar ini disahkan oleh Raja Gowa ke XXXVIII, Andi Kumala Idjo Karaeng Lembang Parang Sultan Malikusaid II, Jumat (14/06/2024). 

Yasonna mendapat gelar "Mangngassai  Dg Makkule" yang berarti pemimpin yang bisa membuat keputusan yang tepat. Dengan gelar ini, Yasonna resmi menjadi Keluarga Besar Kerajaan Gowa dan Masyarakat Adat Gowa.

Baca juga: Lapas Pasir Putih Nusakambangan Berikan Arahan Kepada 33 Orang Poktekip 53 Gelombang Ketiga

Juru bicara Kerajaan Gowa, Andi Didis Abu Baidi, mengatakan makna gelar tersebut   berarti Yasonna membuat keputusan mengangkat seseorang dalam tugas dan pengabdian kepada masyarakat.

"Beliau (Yasonna) memiliki karakter kepemimpinan partisipatif, karena dalam setiap pengambilan kebijakan senantiasa mendengar pendapat dari seluruh lapisan masyarakat, " ujar Andi.

Baca juga: Lapas Pasir Putih Nusakambangan Gelar Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila

Yasonna disebut telah melibatkan lembaga-lembaga masyarakat sebagai bagian dari pengambilan keputusan. Ia juga dinilai selalu bermusyawarah dengan pejabat lainnya.

Baca juga: PK Bapas Nusakambangan Lakukan Pendampingan Proses Penyidikan ABH

"Beliau (Yasonna) memiliki karakteristik kepemimpinan yang tegas dan berani. Memiliki motivasi yang kuat dan integritas yang tinggi, " lanjut Andi.

Kerajaan Gowa berharap dengan gelar nama yang diberikan, Yasonna dapat melaksanakan tugas dengan bijaksana, tegas, mengayomi masyarakat Indonesia.

Baca juga: Peringati Hari Kesaktian Pancasila, Lapas Cilacap Laksanakan Upacara

Sementara itu, Yasonna mengucapkan terima kasih atas gelar Kerajaan Gowa. Ia merasa terhormat telah menjadi bagian dari keluarga Kerajaan Gowa.

"Dari hati saya yang teramat dalam, terima kasih atas kehormatan ini. Saya sudah menjadi keluarga Kerajaan Gowa. Susah ataupun senang, kita keluarga, " ujar Yasonna.

Baca juga: Bapas Nusakambangan berkunjung ke pemerintah Desa terkait pengusulan Bebas Bersyarat