Lapas Permisan Nusakambangan Kedatangan PK Bapas untuk lakukan Asesmen

CILACAP - Sebanyak 4 (Empat) warga binaan Lapas Permisan Nusakambangan Kanwil Kemenkumham Jateng, dilakukan asesmen oleh PK Bapas, Jumat (09/12/2022).

Asesmen Tingkat Resiko Narapidana menggunakan alat asesmen yaitu Asesmen Risiko Residivis Indonesia (RRI) dan Asesmen Kebutuhan Kriminogenik terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Permisan Nusakambangan.

Baca juga: Awali Tahun 2023, Lapas Permisan diserbu PK Bapas untuk lakukan Litmas

Hal ini sebagai langkah yang telah Lapas Permisan Nusakambangan penuhi dalam pemenuhan Hak Bersyarat bagi Warga Binaan dan untuk program pembinaan selanjutnya terhadap WBP tersebut.

Pada saat akan melakukan Asesmen, Pembimbing Kemasyarakatan memberikan Lembar Persetujuan (Informed Consent) kepada WBP untuk diisi serta ditandatangani. Dengan ditandatanganinya Lembar Persetujuan tersebut, WBP menyetujui dan mengetahui bahwa dirinya akan di Asesmen oleh PK dari Bapas Nusakambangan. WBP juga diharuskan bersikap kooperatif dan jujur dalam pengambilan data. Pada saat dilakukan Asesmen data yang didapat valid sehingga nantinya diharapkan dapat memberikan langkah pembinaan yang tepat untuk Warga binaan pemasyarakatan.

Baca juga: Lapas Permisan Terima Kunjungan Penelitian Mahasiswa Pascasarjana dari UGM

Hak bersyarat diberikan kepada WBP yang telah memenuhi syarat administratif maupun substantif. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan pada Pasal 10 ayat (2) huruf c tertulis bahwa "telah menunjukkan penurunan tingkat resiko".

Begitu juga sesuai dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2022, tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Baca juga: Binadik Lapsuska Sambut PK Bapas Layani Litmas WBP.

Andriyas Dwi Pujoyanto, selaku Kasi Binadik Lapas Permisan mengatakan, bahwa pemberian Hak Bersyarat bagi Warga Binaan semakin kami optimalkan.

"Kami selalu tingkatkan pelayanan bagi Warga Binaan dalam hal pemberian hak bersyarat, " ungkap Andriyas.

Baca juga: Kemenkumham Jawa Tengah Terima Studi Tiru Jajaran Kemenkumham Jambi