Bapas Nusakambangan Wujudkan Pelayanan Prima Tanpa Dipungut Biaya

    Bapas Nusakambangan Wujudkan Pelayanan Prima Tanpa Dipungut Biaya
    Bapas Nusakambangan Wujudkan Pelayanan Prima Tanpa Dipungut Biaya

    Nusakambangan - Balai Pemasyarakatan Kelas II Nusakambangan merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah yang menjalankan tugas dibidang bimbingan kemasyarakatan. Dalam Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan sendiri, dijelaskan bahwa Balai Pemasyarakatan atau yang selanjutnya disebut Bapas adalah sebuah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembimbingan kemasyarakatan terhadap klien, lebih lengkapnya Bapas memiliki tugas melaksanakan pembuatan penelitian kemasyarakatan (litmas), pembimbingan, pengawasan dan pendampingan terhadap Klien Pemasyarakatan dan anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam memberikan setiap pelayanan tersebut, Bapas Kelas II Nusakambangan selalu berkomitmen memberikan pelayan prima kepada semua pengguna layanan dan tentunya tidak dipungut biaya, Senin (09/01/2023).

    Salah satu upaya mewujudkan komitmen wilayah bebas korupsi, gratifikasi dan pungutan liar adalah dengan adanya FREYA (Formulir Bebas Biaya). Formulir ini berisikan biodata WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan) maupun Klien Pemasyarakatan yang ditandatangani untuk menyatakan bahwa pelayanan yang diberikan oleh Bapas Kelas II Nusakambangan tidak dipungut biaya. Setiap proses penelitian kemasyarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) akan menjelaskan kepada WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan) maupun Klien Pemasyarakatan bahwa pelayanan yang ada di Bapas Kelas II Nusakambangan adalah gratis. Surat pernyataan ini tentunya menjadi salah satu standar operasional (SOP) dalam pelaksanaan kegiatan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Nusakambangan.

    Bapas Kelas II Nusakambangan selalu memastikan bahwa pelayanan yang diberikan adalah gratis dan tidak dipungut biaya. Kabapas Nusakambangan Johan Ary Sadhewa menerangkan bahwa ini salah satu upaya pencegahan gratifikasi dan pungutan liar. “Dengan adanya formulir ini kami pastikan semua pelayanan yang disediakan oleh Bapas Nusakambangan adalah gratis tidak dipungut biaya. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk mensosialisasikan gerakan anti gratifikasi di lingkungan Bapas Kelas II Nusakambangan dan mewujudkan wilayah bebas korupsi, gratifikasi serta pungutan liar” terangnya.

    nusakambangan
    Rifki Maulana

    Rifki Maulana

    Artikel Sebelumnya

    Kapolda Jatim bersama Forkopimda Sambut...

    Artikel Berikutnya

    Sumbar Dukung Kongres IPNU Tahun 2021 Diadakan...

    Berita terkait

    Rekomendasi

    Mengenal Lebih Dekat Koperasi
    Sidang TPP Terlaksana, Wujudkan Hak Warga Binaan yang Merata
    Lindungi Warga Dari Serangan DBD, Babinsa Sukosari Koramnil 0824/04 Sukowono Bersama Kader Posyandu Lakukan PSN
    Memasuki Masa Purna Bakti, Rutan Balikpapan Gelar Kegiatan Pelepasan Pegawai
    Melalui Jum'at Curhat Kapolsek Pabuaran Polresta Cirebon AKP Much. Soleh, SH. menyampaikan Pesan Kamtibmas Jelang Pilkada Serentak 2024 dan tugas Orang Tua sebagai Peranan Penting Dalam Mendidik Anak-anak.

    Ikuti Kami