Demi Keadilan, Rika Christina Berharap Majelis Hakim Kabulkan Penangguhan Penahanannya

indonesiasatu, 01 Nov 2019, PDF
Share w.App T.Me
INDONESIASATU.CO.ID:

Palangka Raya - Sangat memilukan apa yang telah terjadi terhadap Rika Christina, kontraktor pelaksana kegiatan pembangunan Balai Desa Bereng Jun, tahun 2017.

Kemarin, Kamis 31/10/2019, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Palangka Raya, kembali mengelar persidangan yang mendudukan sebagai pesakitan, Arpenodie Kepala Desa Bereng Jun dan Rika Christina sebagai pemborong.

Dalam agenda sidang menghadirkan saksi dari Jaksa Penuntut Umum (JPU), empat orang dari anggota BPD dan dua orang dari RT.

Didalam persidangan minggu lalau, dihadirkan Saksi JPU, Ketua TPK, sekretaris Desa Bereng Jun dan Operator desa.

Dalam agenda tersebut, banyak fakta terungkap, bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan balai desa bereng jun, tahun 2017 itu, tidak ditunjuk langsung tapi melalui prusedur dan mekanisme desa, baik dari rapat didesa, kecamatan bahkan kabupaten.

Sempat terjadi intrupeksi antara pengacara Arpenodie dan JPU, terhadap sikap dan kesaksian, Sander, Wakil BPD desa Bereng Jun, yang berbelit - belit dan mempersulit persidangan.

"Saya harapkan kepada majelis Hakim untuk memeriksa Saudara Sander, karena dia ini sebagai BPD, berhak menegor bendahara untuk supaya cepat menyetorkan sisa dana pembangunan balai desa kepada pihak rekanan, sehingga bangubangunan tersebut mangkrak sampai sekarang" tandas Mahdianur, SH.MH, CILCLA,CPL,ACIArb.

Dikesempatan itu, Rika Christina sempat menyampaikan ke majelis hakim, bukti - bukti adanya rapat dan kegiatan sebelum pekerjaan itu di mulai, karena pekerjaan itu mepet waktu, maka kades bereng jun berharap ke pihak ketiga bisa menyelesaikan pekerjaan.

"Majelis hakim, apa yang yang diterangkan saksi ini, tidak berdasarkan fakta, saya keberatan terhadap keterangannya," terangnya ke majelis hakim sambil menyampaikan foto rapat.

Sementara itu, Sitmar Heanly Anggen, SH menegaskan bahwa Rika Christina adalah korban oleh kepentingan masyarakat desa Bereng Jun dan aparat desanya.

 "Dari saksi - saksi yang dihadirkan JPU, baik dari minggu lalu dan hari ini, jelas bahwa semua melalui prosedur pekerjaan balai desa bereng jun, tidak ada penunjukan langsung dan Rika Christina adalah korban kesalahan dari TPK." terangnya.

"Dan saya berharap kepada majelis Hakim bisa mengabulkan permohonan penangguhan penahannya, karena dia sebagai ibu dan juga tulang punggung keluarga." Harapnya.

Sementara itu, pihak Pengadilan Negeri Palangka Raya, tidak bisa memberikan komentar terhadap permohonan itu.

" Hak untuk mengabulkan permohonan penanguhan penahan untuk Rika Christina, adalah hak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, bukan dengan kami Kejaksaan Negeri Gunung Mas, silahkan koordinasi dengan mereka di palangka raya," terang Agus, Kasipidum Kejaksaan Gunung Mas, via telepon kepada media ini.

(Indra Gunawan)

PT. Jurnalis Indonesia Satu

Kantor Redaksi: JAKARTA - Jl. Terusan I Gusti Ngurah Rai, Ruko Warna Warni No.7 Pondok Kopi Jakarta Timur 13460

Kantor Redaksi: CIPUTAT - Jl. Ibnu Khaldun I No 2 RT 001 RW 006 Kel Pisangan Kec Ciputat Timur (Depan Kampus UIN Jakarta)

+62 (021) 221.06.700

(+62821) 2381 3986

jurnalisindonesiasatu@gmail.com

Redaksi. Pedoman Siber.
Kode Perilaku.

Mitra Kami
Subscribe situs kami
Media Group IndonesiaSatu